MAKALAH PEMBAJAKAN FILM (TUGAS ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI)

TUGAS MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI

CYBERCRIME DAN CYBER LOW PEMBAJAKAN FILM

http://lnk.splashurl.com/36Bc

DISUSUN OLEH :

Eka Septi Prasitiningtyas (12133201)

Ismi Tri Fauhiyah (12136463)

Muhammad Hadi P.A (12137263)

Sony Triharyanto (12135197)

Taufiq Hermawan (12131414)

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER BINA SARANA INFORMATIKA YOGYAKARTA

2015

Cybercrime dan Cyber Low pembajakan film

1.      Cybercrime

Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Film

Pembajakan dalam bidang Film makin marak terjadi. Salah satu alasannya adalah karena VCD/DVD Film yang asli merupakan produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh semua pihak dalam setiap kalangan. Hal ini dikarenakan kaset film yang asli dipatok dengan harga yang lumayan mahal. Jika dibandingkan dengan harga VCD/DVD bajakan yang hanya dibandrol dengan sepuluh ribu rupiah per keping, dengan kualitas gambar yang hampir sama. Tentusaja hal ini merupakan sesuatu yang menggiurkan dan memikat. Dengan semakin banyaknya peminat dan pembeli VCD/DVD bajakan ini, tentu saja membuat pihak-pihak yang melakukan pembajakan semakin menjalar.

Pembajakan film ke dalam format VCD dan DVD, bahkan sudah banyak dilakukan dengan mengcopy langsung dari VCD/DVD original yang baru beredar. Hal ini terjadi terutama pada film-film Indonesia. Menurut pengamatan ASIREVI, pembajakan dalam format VCD/DVD semakin meningkat karena banyaknya relokasi pabrik VCD/DVD illegal dari Cina, Hongkong dan Malaysia ke Indonesia. Diwilayah ini sedikitnya 2 juta keping VCD/DVD diedarkan setiap harinya, termasuk yang beredar dan dijual secara bebas di pertokoan.

2.      Cyber Low

Menurut Pasal 2 ayat (1)  UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UUHC”), hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC tersebut dijelaskan :

“Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.”

Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan, Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral yakni hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.

Kemudian, apakah film termasuk hal yang dilindungi oleh UUHC?Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf k, salah satu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi hak cipta adalah sinematografi. Di dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun yang dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya.

Perlindungan hak cipta atas film menjadikan pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial (Pasal 2 ayat [2] UUHC). Masa berlaku perlindungan hak cipta atas film adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 ayat (1) UUHC). Walaupun film tersebut film asing, ketentuan perlindungan Hak Cipta dalam UUHC dapat berlaku bila (lihat Pasal 76 UUHC):

a.   Film tersebut diumumkan untuk pertama kali di Indonesia

b.    Negara asal film tersebut mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau

c.    Negara asal film tersebut dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta

Menyinggung istilah “pembajakan” yang Saudara sebutkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembajakan berasal dari kata dasar bajak yang berarti mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Kami mengartikan pembajakan film sebagai tindakan yang bertujuan untuk menggandakan/duplikasi film tanpa izin pemegang hak cipta. Oleh karena itu, jika ada orang yang menduplikasi film dari media yang resmi (misalnya cakram optik yang orisinal) ke internet tanpa izin dari pemegang hak ciptanya, hal tersebut sudah merupakan pembajakan dan melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta film. 

Orang yang mengunggah (upload) tautan berkas (file link) ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin peegang hak cipta sehingga dapat dijerat dengan untuk mengunduh (download) film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Pasal 72 ayat (1) UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000. Selain itu, ia juga dapat dikenakan Pasal 72 ayat (2) UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000

Perbuatan mengunggah film ke internet, tentunya membuka peluang orang lain untuk mengunduh film tersebut melalui internet. Perbuatan mengunduh film bajakan ini juga merupakan perbuatan memperbanyak ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta serta menimbulkan kerugian ekonomi terhadap pemegang hak cipta sehingga termasuk pelanggaran terhadap hak cipta dan diancam dengan ketentuan pidana Pasal 72 ayat (1) UUHC yang telah disebutkan sebelumnya.

Jadi, tindakan mengunduh film asing bajakan di internet melanggar hukum di Indonesia, dalam hal ini UUHC.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta